Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Merupakan penyempurnaan atas Bea Balik Nama harta tetap atas tanah dan bangunan, dan bukan merupakan jenis pajak baru. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan digolongkan sebagai pajak tidak langsung dan merupakan Pajak Pemerintah Pusat atau Pajak Negara. Tetapi dalam pembagian hasil menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 pasal 23, 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

Subyek Pajak

Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan badan adalah:

  • - Perseroan Terbatas (PT)
  • - CV
  • - Koperasi
  • - Badan Usaha Milik Negara
  • - Firma
  • - Persekutuan
  • - Kongsi
  • - Yayasan
  • - Lembaga
  • - Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Obyek Pajak

Obyek pajak Bea Perolehan adalah perolehan hak atas Tanah dan Bangunan. Sehingga setiap perolehan hak akan timbul pajak terhutang Bea Perolehan atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak adalah:

Pemindahan hak karena:

  • - Jual beli
  • - Tukar menukar
  • - Hibah
  • - Pemisahan hak
  • - Hadiah
  • - Pelepasan hak

Sedangkan yang dimaksud hak atas tanah dan atau bangunan:

  • - Hak milik
  • - Hak Guna Usaha
  • - Hak Guna Bangunan
  • - Hak Pengelola
  • - Hak Pakai

Perhitungan Obyek Pajak Bea Perolehan

Perhitungan pajak terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dihitung dari variabel-variabel yang ditetapkan atas peraturan yang berlaku, variabel-variabel tersebut adalah:

  • - Tarif Bea Perolehan 5% (lima persen)
  • - Dasar pengenaan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP)
  • - Dasar perhitungan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
  • - Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, besarnya nilai perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah Rp 30.000.000,- dan atau setinggi-tingginya Rp 60.000.000,-
  • - Atau dengan rumus:
  • ( NPOP – NPOPTKP ) x Tarif %

Contoh:

Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp 100.000.000,-

NPOPTKP Rp 30.000.000,-

Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp 70.000.000,-

Besar pajak terhutang Bea Perolehan adalah

5% x Rp 70.000.000,- Rp 3.500.000,-

Catatan:

Jika NPOP dibawah Rp 30.000.000 maka tidak dikenakan Pajak Bea Perolehan Hak

About these ads

3 responses to “Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

  1. trima kasih atas info nya

  2. sama-sama

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s