Akuisisi (Bagian Ketiga – Hal yang perlu diperhatikan)

Setelah itu berlanjut pada tahapan selanjutnya yaitu tahap investigasi secara lebih rinci. Pelaksanaan tahapan proses ini harus selalu berpegang pada prinsip bahwa ” no one in their right mind would contemplate buying a house without using a surveyor..but amazingly in corporate terms, this regularly happens..”. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

  1. mengadakan investigasi tehnik, legal, bisnis dan akuntansi serta investigasi lingkungan;
  2. mengkaji tentang sejauh mana kemampuan memperoleh keuntungan sinergy;
  3. mengembangkan strategi penutupan transaksi akuisisi;
  4. menyiapkan suatu negosiasi akhir.

Proses investigasi ini adalah lebih luas dan mendalam dibanding dengan proses audit karena jangkauannya tidak terbatas pada aspek keuangan dan akuntansi serta tidak hanya sekedar pembuktian tentang kewajaran laporan keuangan. Investigasi ini lebih memfokuskan pada pengujian akan kebenaran asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses penetapan harga akuisisi. Oleh karena setiap transaksi akuisisi mempunyai titik kritis yang berbeda dan mempunyai ciri khusus dibanding dengan transaksi akuisisi lainnya. Sehingga perlu perencanaan yang matang dan investigasi secara hati-hati untuk mengkaji hal-hal berikut ini:

  • seberapa besar earnings dapat dicapai
  • seberapa besar aktiva atau kekayaan bersih perusahaan bersangkutan
  • sejauh mana pencapaian sinergy
  • sejauh mana dan seberapa besar tingkat kepastian akan kewajiban yang kemungkinan timbul di kemudian hari (level of contingent liabilities and business exposures)

Akuisisi (Bagian Kedua – Hal yang perlu diperhatikan)

Dalam tahapan awal akuisisi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

  1. mengkaji kondisi pasar;
  2. mengidentifikasi sinergi yang potensial dan dianggap menguntungkan;
  3. mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti aspek perpajakan, aspek hukum dan aspek lingkungan;
  4. penentuan sumber dan struktur pembiayaan;
  5. membuat estimasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada nilai EPS dan indikator-indikator keuangan lainnya;
  6. penentuan parameter-parameter yang berkaitan erat dengan negosiasi akuisisi dan;
  7. perencanaan negosiasi akuisisi secara lebih matang dan terarah.

Kemudian pada tahap kedua yakni tahap negosiasi pendahuluan, perlu memperhatikan hal yaitu “a buyers accountant can make a significant contribution to understanding the quality of the targets earnings and asset and the underlyings trends in performance“.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses akuisisi pada tahap kedua ini adalah:

  1. mempelajari dan memastikan asumsi-asumsi pokok untuk penetapan harga akuisisi;
  2. membuat kesepakatan tentang kerangka kerja transaksi akuisisi yang mencakup penentuan dasar penetapan harga akuisisi;
  3. mengadakan negosiasi dan menandatangani letter of intent yang mencakup kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama;
  4. menetapkan scope dan schedule untuk dilaksanakan investigasi secara rinci.

Akuisisi (Bagian Pertama – Tahapan)

Pemahaman tentang proses akuisisi merupakan suatu faktor penting, terutama karena pembelian suatu unit bisnis tertentu pada umumnya berkaitan dengan jumlah uang yang relatif besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga bagi perusahaan pengambil alih sebelum memutuskan untuk melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan (target company) terlebih dahulu akan berusaha memahami secara lebih jelas mengenai prospek dan sasaran yang akan dituju. Perspektif secara keseluruhan dari suatu akuisisi terdiri dari beberapan tahapan yaitu:

  1. penentuan sasaran akuisisi
  2. identifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi melalui prosedur pelacakan
  3. membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih
  4. menghubungi pihak manajemen perusahaan bersangkutan untuk mewujudkan keinginan memberikan penawaran dan kemungkinan memperoleh informasi tambahan
  5. berdasarkan tahap permulaan tersebut, dibuat suatu evaluasi yang realistis mengenai kelayakan akuisisi tersebut
  6. mendapatkan laporan keuangan untuk periode 5 tahun terakhir dan informasi-informasi lain yang relevan seperti kontrak-kontrak yang telah ditandatangani, leasing dan sebagainya
  7. menetapkan suatu harga tawaran tertentu yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan serta bentuk-bentuk pembayaran yang dapat berupa cash, stocks, notes dan sebagainya
  8. mengungkapkan sumber-sumber keuangan
  9. membuat suatu persetujuan yang secara prinsip tidak mengikat dan memperjelas posisi masing-masing dalam hal kelanjutan manajemen lama dan pemenuhan kewajiban
  10. melakukan suatu studi secara lebih mendalam dan komprehensif (in-depth study) mengenai perusahaan yang akan diambil alih
  11. menyiapkan penandatanganan kontrak atas persetujuan akuisisi
  12. terakhir adalah realisasi pengalihan aktiva dan realisasi pembayaran

Kredit Lahan Untuk Perumahan Bersubsidi

Bagi developer, khususnya yang membangun rumah bersubsidi tentunya memiliki persediaan lahan adalah hal yang mutlak. Kepemilikan lahan dapat diperoleh dengan membeli secara tunai dari pemilik lahan, atau dengan pinjaman. Pinjaman untuk pemilikan lahan bagi developer secara umum belum diperbolehkan oleh ketentuan, namun khusus bagi developer yang membangun rumah bersubsidi hal tersebut dapat dilakukan.

Developer yang ingin memanfaatkan kredit lahan untuk membangun hunian bersubdisi dapat menghubungi bank tabungan negara (btn), fitur antara lain jangka waktu disesuaikan dengan kredit konstruksi (harus ada kredit modal kerja konstruksi terlebih dahulu di btn), serta pencairan kredit dapat dilakukan sekaligus.

syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

  • -maksimal kredit sebesar Rp7,5 miliar (maksimal 50% dari total biaya pembelian lahan dengan tujuan membangun hunian bersubsidi)
  • -berpengalaman minimal satu tahun dibidangnya, dan
  • -memiliki performance yang baik (tidak ada kredit/pinjaman bermasalah di bank lain)

Komponen Penilaian TKS KJKS dan UJKS

Menyambung dari post sebelumnya, detail komponen penilaian TKS bagi KJKS dan UJKS sebagai berikut:

1. Komponen Permodalan, diukur melalui
a. Rasio permodalan, yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan total modal (bobot 5%);
b. Rasio kecukupan modal, yaitu perbandingan antara modal tertimbang dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) (bobot 5%)

2. Komponen Kualitas Aktiva Produktif (KAP), diukur melalui tiga rasio sebagai berikut:
a. Rasio pembiayaan non performing, yaitu perbandingan jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah dengan jumlah piutang dan pembiayaan (bobot 10%);
b. Rasio porftolio pembiayaan berisiko, yaitu perbandingan jumlah portfolio berisiko dengan jumlah piutang dan pembiayaan (bobot 5%); dan
c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yaitu perbandingan PPAP dengan PPAP yang wajib dibentuk (PPAPWD) (bobot 5%)

3. Komponen Manajemen
Terdiri dari lima penilaian yaitu (1) manajemen umum, (2) kelembagaan, (3) manajemen permodalan, (4) manajemen aktiva dan (5) manajemen likuiditas seluruh komponen penilaian ini berbobot 15%.

4. Komponen Efisiensi, terdiri dari tiga rasio sebagai berikut:
a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto (bobot 4%)
b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset (bobot 4%)
c. Rasio efisiensi staf, yaitu perbandingan antara jumlah mitra pembiayaan dengan jumlah staf (bobot 2%)

5. Komponen Likuiditas, terdiri dari dua rasio sebagai berikut:
a. Cash Ratio, yaitu perbandingan (kas dan bank) dengan kewajiban lancar–bobot 10%
b. Loan to Deposit Ratio, yaitu perbandingan total pembiayaan terhadap dana yang diterima (bobot 5%)

6. Komponen Kemandirian dan Pertumbuhan, terdiri dari tiga rasio sebagai berikut:
a. Rentabilitas Aset, merupakan perbandingan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak dengan total aset (bobot 3%)
b. Rentabilitas Modal Sendiri, merupakan perbandingan SHU bagian anggota dengan total modal sendiri (bobot 3%)
c. Kemandirian Operasional Pelayanan, merupakan perbandingan pendapatan usaha dengan biaya operasional pelayanan (bobot 4%)

7. Komponen Jatidiri Koperasi, terdiri dari dua rasio sebagai berikut:
a. Rasio Partisipasi Bruto, merupakan perbandingan jumlah partisipasi bruto dengan (jumlah partisipasi bruto ditambah transaksi non anggota)– bobot 5%
b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, merupakan perbandingan (MEP+SHU bagian anggota) dengan (total simpanan pokok + simpanan wajib) — bobot 5%

8. Komponen Kepatuhan Prinsip Syariah
Mengukur kepatuhan KJKS dan UJKS atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, bobot penilaian 10%

Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M/KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Penilaian TKS bagi KJKS dan UJKS meliputi:
Ruang Lingkup Penilaian (Pasal 5)
1. Permodalan
2. Kualitas Aktifa Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi, dan
8. Prinsip Syariah
Notes: kelima komponen awal penilaian serupa dengan penilaian TKS bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Adapun predikat penilaian terbagi atas empat golongan sebagai berikut (Pasal 6):
a. Sehat (skor 81 sd 100)
b. Cukup Sehat (skor 66 sd 81)
c. Kurang Sehat (skor 51 sd 66)
d. Tidak Sehat (skor 0 sd 51)
Notes: predikat penilaian maupun skor penilaian serupa dengan penilaian TKS bagi BPR
Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang diangkat Menteri (Pasal 7 ayat 1).
Adapun detil masing-masing komponen penilaian akan dibahas pada post selanjutnya. Terima kasih