Update Info Kredit Usaha Rakyat 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat disampaikan perubahan ketentuan atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut.

Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR.

Persyaratan sebagai Penyalur KUR adalah: Lanjutkan membaca “Update Info Kredit Usaha Rakyat 2017”

Mengenal Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bahwa prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi (Integrated Governance) bagi konglomerasi keuangan dilandasi oleh 5 (lima) prinsip sebagai berikut: Lanjutkan membaca “Mengenal Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan”

Penilaian Good Corporate Governance Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, bahwa BUMN wajib melakukan pengukuran  GCG dalam bentuk (1) Assessment untuk mengukur pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun (2) Review untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana butir 1 telah dilaksanakan yang  meliputi evaluasi atas penilaian dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan.

Pelaksanaan assessment dilakukan oleh assesor independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing BUMN maupun menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG yang ditunjuk oleh Direksi melalui penunjukan langsung.

Berdasarkan SK Sekmen BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 bahwa terdapat 6 (enam) indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yaitu (1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan (2) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal (3) dewan komisaris/dewan pengawas (4) Direksi (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi (6) Aspek Lainnya. Lanjutkan membaca “Penilaian Good Corporate Governance Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”