Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ialah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian; perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; dan dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank merupakan penilaian terhadap probabilitas kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain. Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank  dilakukan melalui penilaian terhadap:

Continue reading “Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank”

Iklan

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

SKBDN merupakan janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable) yang diterbitkan oleh Bank Pembuka (Issuing Bank) atas instruksi dari Pemohon (Applicant) untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Continue reading “Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)”

Self Assessment Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola BPR dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: Continue reading “Self Assessment Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”

Pengaturan Kredit Usaha Rakyat

Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, antara lain sebagai berikut:

  1. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 2015
  3. Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober 2015
  4. Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, diundangkan 14 Januari 2016
  5. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016
  7. Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
  8. Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015
  9. KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015.
  10. KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016

Sumber: http://kur.ekon.go.id/

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)- Bagian I

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Continue reading “Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)- Bagian I”

Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi atau consumer loan, merupakan pinjaman yang disalurkan oleh bank/lembaga pembiayaan kepada individu, yang umumnya diperuntukkan untuk segala keperluan nasabah atau sifatnya multiguna. Contoh kredit konsumsi ialah KPR, kartu kredit maupun kredit tanpa agunan (KTA).

Kredit konsumsi umumnya memiliki persyaratan yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan pengajuan kredit produktif, maupun jangka waktu yang lebih panjang.

Persyaratan kredit konsumsi umumnya ialah identitas pribadi (bisa berupa KTP, NPWP, kartu keluarga), bukti penghasilan (SK pengangkatan pegawai, slip gaji, copy rekening tabungan) maupun rincian penggunaan (biasanya untuk pembiayaan syariah).