Mengenal Bank Sistemik

Bank Sistemik atau dikenal dengan istilah Systemically Important Bank (SIB) merupakan suatu bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank mengalami gangguan atau gagal.

Bank yang ditetapkan sebagai SIB (oleh Otoritas Jasa Keuangan) wajib membentuk capital surcharge yaitu tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan SIB melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian, dengan besaran sebagai berikut: Continue reading “Mengenal Bank Sistemik”

Iklan

Memanfaatkan Layanan SLIK

Terhitung Desember 2017, SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK telah menggantikan SID (Sistem Informasi Debitur) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Fungsi SLIK kurang lebih sama dengan SID yaitu untuk mengetahui ringkasan pinjaman yang diterima oleh individu maupun badan usaha yang tak lain ujungnya ke penilaian kemampuan bayar dalam kepentingan bagi kreditur yaitu Bank secara umum. Layanan SLIK tidak hanya dapat dinikmati oleh penyedia jasa keuangan, namun juga masyarakat secara umumnya, dengan memanfaatkan SLIK untuk mengetahui ringkasan hutang yang dimiliki secara keseluruhan terutama kolektibilitas pinjaman. Nah, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat mendatangi kantor OJK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional/Kantor OJK setempat dengan persyaratan cukup KTP bagi WNI dan paspor bagi WNA. Adapun persyaratan bagi badan hukum antara lain menunjukan asli dokumen NPWP, Akta Pendirian maupun perubahannya serta Anggaran Dasar terakhir.

Kredit Usaha Rakyat (Updated)

Dengan telah terbitnya Permenko No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka terdapat beberapa perubahan tentang penyaluran KUR antara lain sebagai berikut:

1. Penerima KUR

Terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain dan/atau Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya. Continue reading “Kredit Usaha Rakyat (Updated)”

Perbedaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Continue reading “Perbedaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)”

Lembaga Pemeringkat

Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan usaha perbankan, penetapan peringkat oleh lembaga pemeringkat terhadap eksposur yang dimiliki oleh Bank merupakan salah satu alat bantu bagi Bank dalam pengelolaan risiko.

Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat antara lain: Continue reading “Lembaga Pemeringkat”

Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ialah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian; perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; dan dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank merupakan penilaian terhadap probabilitas kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain. Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank  dilakukan melalui penilaian terhadap:

Continue reading “Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank”